nusakini.com - "Program READSI Harus Memiliki Daya Ungkit Lebih Tinggi Untuk Kesejahteraan Petani", hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Ir. Bustanul Arifin Caya, M.DM pada acara pertemuan koordinasi pemberdayaan masyarakat perbatasan Rabu 9 Oktober 2019 di aula kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan serta Manajemen Pengelola Program di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.  

• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• Produksi Melimpah, Bulog Kalah Bersaing Dengan Pedagang Serap Gabah
• Mentan Amran Minta Bulog Segera Serap Jagung Hasil Produksi Petani, Agar Harga Tidak Jatuh
• Mentan Kolaborasi Dan Dorong Pengembangan VUB Padi IPB 9G
• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras

Tujuan diadakannya pertemuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinergi inter sektoral serta memperkuat harmonisasi pelaksanaan kegiatan READSI di provinsi dan kabupaten dengan tenaga ahli pemberdayaan.

Dalam arahannya, Kapuslat mengungkapkan bahwa daya ungkit program READSI harus lebih tinggi dibandingkan program-program yang dilaksanakan melalui dana APBN. “Dengan adanya fasilitator desa, tenaga ahli pemberdayaan serta penyuluh pertanian, elemen pemberdayaan di bawah koordinasi Manajer Program READSI di provinsi dan kabupaten harus harmonis dalam melakukan pendampingan kepada petani”.

Pengelola Program READSI di Dinas Pertanian bersama Tim Pemberdayaan harus mengidentifikasi CPCL petani penerima manfaat program READSI agar tepat sasaran sehingga memberikan daya ungkit yang lebih tinggi untuk peningkatan kesejahteraan petani. Visi Kementerian Pertanian menjadikan Indonesia berdaulat pangan, petani sejahtera dan menjadi lumbung pangan dunia.

Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling up Initiative (READSI) Program READSI merupakan program pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani miskin di wilayah perbatasan yang didanai oleh pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Executing Agency Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. (Nur Fajar)